Rangkuman Utama
  • Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan wacana pelibatan TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif hingga ke daerah.
  • Program MBG diprioritaskan untuk memenuhi kecukupan gizi anak-anak secara aman sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak.
  • BGN memperketat pengawasan terhadap standar keamanan bahan baku dan proses pengolahan makanan guna mencegah timbulnya risiko kontaminasi serta kasus keracunan.
Catatan Redaksi: Ringkasan di atas diproses menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) untuk memudahkan pembaca, dengan tetap di bawah pengawasan redaksi.

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan alasan di balik wacana pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterlibatan aparat bukan hal baru dalam program pemerintah dan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif hingga ke daerah.

Meski demikian, Sudaryono tidak menjawab secara tegas apakah TNI dan Polri akan terus dilibatkan dalam pelaksanaan MBG. Ia hanya menekankan bahwa seluruh pihak dapat berperan selama tujuannya untuk mendukung keberhasilan program.

“Intinya adalah semua pihak (terlibat), bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik,” ujar Sudaryono di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono kemudian mengaitkan kebijakan tersebut dengan pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Saat itu, Kementerian Pertanian melibatkan TNI dan Polri dalam pendistribusian sekitar 70 ribu pompa air pada musim kemarau panjang.

Menurutnya, langkah tersebut diambil bukan tanpa alasan. Saat itu pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membiayai distribusi pompa ke berbagai daerah.

“Lho, bagi pompa ini di musim paceklik kemarau ini, itu ada 70.000 pompa itu. Itu kalau kita bagi karena relokasi anggaran tahun 2024 nih khususnya, ya itu pengalaman kami dulu, itu kami bagi lewat TNI dan Polri. Karena apa? Karena enggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk membaginya enggak ada,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengalaman tersebut menjadi contoh bahwa pelibatan berbagai unsur dilakukan untuk mencapai tujuan program, bukan semata-mata melibatkan institusi tertentu.

Sudaryono juga mengaku pernah mendapat pertanyaan dari kalangan mahasiswa mengenai alasan pemerintah menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program.

Menjawab pertanyaan tersebut, ia mengaku sempat menawarkan agar distribusi dilakukan oleh mahasiswa tanpa memperoleh bayaran.

“Nah, kemarin ada yang nanya mahasiswa ke saya, ‘Ya sudah kalau gitu tentaranya sama polisinya enggak usah bantu deh. Ya sudah nanti saya kerahkan mahasiswa enggak pakai gaji, mau enggak?’ Enggak mau, kan?” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu kembali menegaskan bahwa yang menjadi prioritas BGN adalah memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan makanan bergizi yang aman kepada anak-anak sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lainnya.

“Jadi ini intinya gini, saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik. Ya sasaran yang jelas. Sasarannya itu anak-anak cukup gizi, aman,” jelas Sudaryono.

“Jadi aman dan cukup gizi, dan kemudian berdampak pada ekonomi di lokal. Tapi dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak, dan lain-lain,” lanjutnya.

Selain itu, Sudaryono juga menyoroti pentingnya kualitas bahan baku dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, seluruh bahan pangan yang digunakan harus memenuhi standar keamanan agar risiko kontaminasi maupun keracunan dapat diminimalkan.

Ia mengatakan berbagai kasus keracunan yang pernah terjadi menjadi pelajaran penting bagi BGN untuk memperketat pengawasan, baik terhadap proses pengolahan maupun kualitas bahan pangan yang digunakan.

“Dengan satu syarat: semua bahannya itu harus juga benar. Ya kan masalah standar keamanannya juga harus benar, karena kan ya kita belajarlah dari faktor keracunan dan lain-lain itu kan karena memang selain cara ngolahnya, kan ada juga dari bahan bakunya yang barangkali itu tadi, tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya kualitasnya enggak bagus,” tutup Sudaryono. (fix)