- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan meski ditemukan adanya indikasi penyimpangan oleh sejumlah oknum dalam pelaksanaannya.
- Presiden menginstruksikan jajaran kepala daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk memperketat pengawasan kualitas makanan di dapur penyedia serta melaporkan setiap dugaan penyelewengan ke Badan Gizi Nasional atau langsung kepada dirinya.
- Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendukung penuh instruksi tersebut dan menilai pengawasan dari pemerintah daerah sangat penting demi memastikan target pemenuhan gizi anak sekolah tercapai secara optimal.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan meski pemerintah menemukan adanya indikasi penyimpangan oleh sejumlah oknum dalam pelaksanaannya.
Dalam peresmian lima bendungan secara serentak di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026), Prabowo mengungkapkan adanya pihak-pihak yang diduga menyusup ke dalam pelaksanaan program untuk mengambil keuntungan.
“MBG kita teruskan! Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo.
Karena itu, Presiden meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa ikut mengawasi pelaksanaan program, khususnya di dapur-dapur penyedia Makan Bergizi Gratis.
“Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG,” ujarnya.
Prabowo meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, masyarakat dipersilakan menyampaikan laporan langsung kepada dirinya.
“Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor ke saya. Gampang. Lapor di TikTok. Langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Enggak usah susah-susah,” katanya.
Aparat Diminta Mengawasi, Bukan Minta Setoran
Presiden juga meminta aparat keamanan, mulai dari Dandim, Kapolres hingga Kapolsek, ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Namun, ia mengingatkan agar pemeriksaan dilakukan untuk tujuan pembinaan, bukan mencari keuntungan pribadi.
“Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan! Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” tegas Prabowo.
Menurutnya, masyarakat kini memiliki peran besar dalam mengawasi jalannya program karena akses informasi semakin terbuka.
“Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang mau nyolong ada saja,” ujarnya.
Selain menyoroti dugaan penyimpangan, Prabowo juga mengingatkan agar kualitas dan porsi makanan yang diberikan kepada peserta didik tetap sesuai ketentuan.
Ia mencontohkan pembagian ayam potong yang menurutnya tidak boleh diperkecil secara berlebihan.
“Kalau kita ya satu ayam potong delapan atau sepuluhlah ya. Paling… paling kecil dua belaslah. Jangan pula dipotong delapan belas atau dua puluh dua,” katanya.
Prabowo juga memberikan arahan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, terkait menu telur dalam Program MBG.
Menurutnya, menu telur rebus atau telur ceplok lebih baik dibandingkan telur dadar karena kandungan gizinya lebih jelas.
“Bu Nanik ya, MBG jangan bikin telur dadar. (Bikin) telur rebus atau ceplok! Ya. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam itu ya. Itu bisa empat orang makan satu ayam itu. Apalagi apa itu namanya… scrambled apa itu scrambled? Orek! Apalagi orek itu. Nanti oreknya sedikit lagi,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan Program MBG merupakan investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
“Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makannya enggak bagus dia nanti tidak maksimal. Kita mungkin satu-satunya negara yang memberi makan kepada ibu-ibu hamil. Coba dicek ada enggak?” katanya.
Bobby Nasution: Pengawasan Sangat Wajar
Arahan Presiden tersebut mendapat respons dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Menurutnya, instruksi pengawasan terhadap Program MBG merupakan langkah yang wajar agar tujuan program benar-benar tercapai.
“Pak Presiden kan ingin program ini berjalan dengan baik, kenapa? Karena kan tujuannya adalah bagaimana pemenuhan gizi anak-anak sekolah, gizinya terpenuhi, anak-anak belajar di sekolah juga penangkapan nalar dan ilmunya juga pasti akan lebih baik,” ujar Bobby kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Ia menilai apabila terdapat gangguan dalam pelaksanaan program, pemerintah daerah memang harus melakukan pengawasan.
“Kalau tujuan itu tidak terlaksana karena ada gangguan-gangguan, termasuk tadi seperti pelaksanaannya di SPPG-nya, melenceng, ya sangat wajar sekalilah kami pemerintah daerah diminta Pak Presiden untuk mengawasi,” katanya.
Menurut Bobby, pemerintah daerah selama ini juga telah diberi kewenangan untuk memberikan teguran hingga koreksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau SPPG-nya nakal, setahu kami dari kemarin kami diperbolehkan untuk menegur, mengoreksi, bahkan kalau ada sekolah yang request menu, biasanya dikasih, jadi saya rasa itu hal yang baik sekali,” ujarnya.
Bobby mengungkapkan pihaknya beberapa kali menerima laporan terkait pelaksanaan MBG yang bermasalah, baik menyangkut makanan maupun pengelolaan limbah. Laporan tersebut telah diteruskan kepada kepala SPPG maupun pemerintah kabupaten dan kota untuk segera ditindaklanjuti.
“Itu ada yang SPPG memang yang sedikit bermasalah, bukan hanya di makanannya, contoh pengolahan limbahnya dan segala macam, banyak jenis macamnya persoalan, itu sudah termonitor dan sudah disampaikan,” kata Bobby. (fix)
Tinggalkan Balasan