JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga ayam dan telur di tingkat peternak mulai menunjukkan tren kenaikan setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan usai libur sekolah 2026. Meningkatnya permintaan dari program tersebut dinilai mulai memberikan dampak positif bagi komoditas unggas.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan harga ayam dan telur yang sebelumnya sempat tertekan kini mulai bergerak naik.
“Kalau data kami dan juga bertanya ke teman-teman peternak, relatif sudah mulai merangkak. Jadi MBG itu ada pengaruhnya dan sekarang telah melewati bulan Suro, sekaligus juga mulai masuk anak sekolah, MBG dimulai, ini merangkak sudah mulai naik,” kata Ketut saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Menurut Ketut, harga ayam hidup (broiler) maupun telur ayam ras di tingkat peternak kini mulai mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan data Bapanas, rata-rata harga ayam broiler di tingkat peternak per 14 Juli 2026 mencapai Rp21.736 per kilogram (kg) berat hidup. Angka tersebut meningkat 4,11 persen dibandingkan sepekan sebelumnya yang berada di level Rp20.878 per kg.
Meski demikian, disparitas harga masih terjadi di sejumlah daerah. Di Sumatera Selatan, harga ayam broiler tercatat sekitar Rp18.125 per kg berat hidup, sedangkan di Riau telah mencapai Rp25.600 per kg atau melampaui HAP tingkat produsen yang ditetapkan sebesar Rp25.000 per kg.
Sementara itu, rata-rata harga telur ayam ras nasional pada 14 Juli tercatat Rp22.644 per kg, naik 0,66 persen dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di angka Rp22.495 per kg.
Harga telur terendah tercatat di Provinsi Banten sebesar Rp20.300 per kg, sedangkan harga tertinggi berada di Sulawesi Utara yang mencapai Rp28.200 per kg. Adapun HAP telur ayam ras di tingkat peternak ditetapkan sebesar Rp26.500 per kg.
“Sekarang untuk petelur sudah mulai antara Rp20.000 sampai Rp21.000 per kg, sudah mulai naik perlahan. Kita lihat nanti ke depannya karena akan naik terus nih. Tapi tolong biarkan dulu peternak kita menikmati, sehingga mencapai harga acuan yang kita tetapkan,” ujar Ketut.
Ketut menjelaskan, sebelumnya harga ayam dan telur mengalami tekanan akibat melemahnya permintaan masyarakat selama bulan Suro, ketika aktivitas hajatan dan pesta pernikahan cenderung menurun.
“Sebenarnya bulan Suro itu juga pengaruh besar karena bulan kemarin itu relatif bulan Suro, sehingga acara-acara mantenan dan lain sebagainya kan terhenti, sehingga permintaan terkait dengan ayam itu relatif menurun, sehingga harga terkoreksi,” jelasnya.
Ia optimistis harga akan terus membaik seiring berakhirnya bulan Suro dan kembali bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis.
“Tapi sekali lagi dengan mulainya MBG, kemudian melewati bulan Suro, ini krusial banget. Nah kalau ini sudah dilewati, tentu harga akan mulai terkoreksi positif bagi peternak kita,” tambahnya.
DPR Minta Program Dievaluasi
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai Program Makan Bergizi Gratis perlu segera dievaluasi dari sisi pembiayaan agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal negara.
Menurut Charles, pemerintah perlu melakukan efisiensi serta merumuskan ulang desain program sehingga anggaran yang digunakan lebih proporsional dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.
Ia mengingatkan, apabila program tetap dijalankan dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar tanpa evaluasi, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berat.
“Kalau diteruskan dengan jumlah anggaran sebesar ini maka negara akan bangkrut, Pak. APBN kita enggak akan kuat dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak akan bisa memberikan pelayanan kepada publik sesuai yang dibutuhkan. Pelayanan kesehatan akan terganggu, pendidikan akan terganggu,” kata Charles.
Charles juga menyinggung bahwa anggaran untuk beasiswa maupun penelitian telah mengalami pengurangan. Karena itu, ia meminta pemerintah menghitung kembali kelompok yang benar-benar layak menerima manfaat MBG.
Menurutnya, sasaran program sebaiknya diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dengan gizi buruk, anak berisiko stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain itu, ia mendorong adanya kajian mengenai jumlah penerima manfaat yang ideal beserta simulasi kebutuhan anggaran agar program tetap berjalan dengan beban fiskal yang lebih terukur.
“Jadi, harus ada efisiensi besar-besaran di program ini. Kalau memang terus mau dijalankan, harus diberikan dengan tepat sasaran dengan anggaran yang masuk akal,” tandasnya.
Pernyataan Charles disampaikan sebagai bagian dari pandangannya dalam forum dewan terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. Ia mendorong reformulasi program agar keberlanjutan MBG tetap terjaga tanpa mengurangi kemampuan negara dalam membiayai layanan publik lainnya. (fix)
Tinggalkan Balasan