- Ketua DPR RI Puan Maharani memperkirakan belanja negara pada APBN 2027 mendekati Rp4.000 triliun, mencatatkan lonjakan anggaran hingga hampir 20 kali lipat sejak tahun 2000.
- Anggaran tersebut dipersiapkan untuk mendanai berbagai program prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, hilirisasi, hingga sektor pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
- DPR RI menekankan empat prinsip utama penyusunan APBN 2027, yakni penghimpunan pendapatan yang adil, belanja berkualitas, pengelolaan utang yang hati-hati dan terukur, serta optimalisasi transfer ke daerah demi pemerataan pembangunan.
JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkapkan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang akan dibacakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Puan, belanja negara pada APBN 2027 bisa mendekati Rp 4.000-an triliun.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” kata dia dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Puan mengakui jumlah tersebut memang sangat besar. Namun, ia mengatakan APBN adalah pilihan politik yang mana digunakan untuk sumber daya negara, program prioritas yang harus dirasakan oleh masyarakat.
“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tuturnya.
Ia mengungkap besaran APBN telah mengalami kenaikan besar selama 16 tahun terakhir. Untuk APBN 2026 saja disebut telah naik 20 kali lipat.
“Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun; tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun; dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga merinci berbagai program prioritas pada 2027. Program tersebut mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa; hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.
Puan mengatakan DPR RI memandang pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan beberapa hal.
Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban.
Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.
“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” lanjutnya.
Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik; ekonomi lokal; dan pemerataan pembangunan.
Puan menekankan bahwa APBN bukan sekadar angka dan program. Menurutnya, bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik.
“Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” pungkasnya. (fix)
Tinggalkan Balasan