- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan empat pilar strategis pembangunan hingga 2029 yang meliputi pemulihan pascabencana, peningkatan konektivitas, penguatan produktivitas, serta pemerataan pembangunan guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
- Meskipun indikator makroekonomi menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 4,54 persen dan penurunan angka kemiskinan, Sumbar masih menghadapi tantangan fiskal akibat rehabilitasi bencana serta ketergantungan ekspor pada komoditas minyak nabati.
- Berbagai proyek strategis—seperti perbaikan jalur Sitinjau Lauik, kelanjutan jalan tol, pengembangan Trans-Mentawai, dan modernisasi sentra pangan—diakselerasi melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat demi mengukuhkan peran Sumbar sebagai simpul logistik Gerbang Barat Indonesia.
BATAM, NUSATIME.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan empat prioritas pembangunan strategis untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah menuju target 2029.
Empat pilar utama tersebut meliputi pemulihan pascabencana, peningkatan konektivitas, penguatan produktivitas, dan pemerataan pembangunan.
Rencana strategis tersebut dipaparkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026).
Mahyeldi menegaskan bahwa formulasi ini dirancang berdasarkan analisis kondisi faktual daerah serta pemetaan potensi guna memperkuat kontribusi Sumbar terhadap Perekonomian Nasional.
“Pembangunan ke depan harus kita arahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus membuka sumber-sumber pertumbuhan baru. Target kita bukan hanya memulihkan kondisi yang ada, melainkan meningkatkan kapasitas ekonomi Sumatera Barat agar mampu tumbuh lebih tinggi,” ujar Mahyeldi di hadapan para anggota DPD RI.
Secara makro, indikator ekonomi Sumatera Barat menunjukkan tren pemulihan yang solid. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Sumbar tercatat tumbuh 4,54 persen secara tahunan (year-on-year). Kinerja ekspor juga berkinerja positif dengan capaian US$1,94 miliar pada periode Januari–Juli 2026, atau melonjak 21,28 persen. Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan per Maret 2026 melandai ke tingkat 5,27 persen dari sebelumnya 5,31 persen pada September 2025.
Meski demikian, Mahyeldi tak menampik adanya tantangan struktural. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai daerah masih menyedot porsi ruang fiskal daerah. Selain itu, ketergantungan ekspor daerah masih tinggi, di mana 85,78 persen portofolio ekspor masih didominasi komoditas minyak nabati.
Untuk merespons tantangan tersebut, Pemprov Sumbar memfokuskan program pembangunan pada empat area utama, penanganan infrastruktur dasar dan mitigasi bencana di 13 kabupaten/kota yang masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Percepatan penanganan jalur krusial Sitinjau Lauik, penguatan koridor Riau–Sumbar–Jambi, pemeliharaan jalan, serta kepastian kelanjutan pembangunan jalan tol.Pengembangan kawasan industri Padang–Pariaman dan Bungus, modernisasi sentra pangan melalui fasilitas rantai dingin (cold chain), utilitas pendukung, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Percepatan infrastruktur Trans-Mentawai, penguatan moda transportasi antarpulau, perluasan akses air minum, hingga peningkatan layanan RSUD.
Melalui integrasi empat pilar tersebut, Gubernur Mahyeldi optimistis dapat mengukuhkan posisi Sumbar sebagai Gerbang Barat Indonesia. Posisi geopolitik ini memposisikan Sumbar sebagai simpul logistik dan perdagangan nasional yang menghubungkan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan pariwisata ke pasar global melalui Samudra Hindia, Pelabuhan Teluk Bayur, dan Bandara Internasional Minangkabau.
Guna mengawal eksekusi program di lapangan, Mahyeldi mendorong komitmen bersama antara DPD RI, Pemerintah Pusat, dan Pemprov Sumbar melalui tiga langkah kongkret.
“Dengan sinergi pusat dan daerah yang lebih kuat, kita berharap berbagai program prioritas ini tidak berhenti pada dokumen perencanaan, melainkan segera terwujud dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (**)
Tinggalkan Balasan