- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Kemensos RI guna menggalang dukungan penyempurnaan aplikasi data kebencanaan terintegrasi SAPILIN demi memperkuat kesiapsiagaan daerah.
- Pemprov Sumbar mengajukan permohonan dukungan pada enam sektor strategis, meliputi pengelolaan pengungsian, logistik, penguatan KSB dan Tagana, serta santunan duka dan pemulihan ekonomi korban.
- Kemensos RI menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan mitigasi bencana tersebut dan siap menindaklanjutinya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
JAKARTA, NUSATIME.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat kesiapsiagaan dan sistem penanggulangan bencana di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui penggalangan dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk menyempurnakan aplikasi data kebencanaan terintegrasi bernama SAPILIN (Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi).
Inisiatif tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, saat memimpin kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) Kemensos RI di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Rombongan Pemprov Sumbar yang didampingi pejabat Dinas Sosial dan BPBD Sumbar tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Linjamsos RI, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom., bersama tim Pokja di lingkungan Ditjen Linjamsos.
“Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permohonan dukungan untuk penyempurnaan aplikasi SAPILIN,” ujar Arry Yuswandi.
Arry menjelaskan bahwa kondisi geografis Sumatera Barat yang tergolong daerah rawan bencana atau “supermarket bencana”—di mana berbagai jenis potensi bencana alam dapat terjadi—menuntut keberadaan data kebencanaan yang akurat dan terintegrasi.
Meski saat ini Sumbar telah memiliki dashboard data kebencanaan, pembaruan dan optimalisasi melalui aplikasi SAPILIN dinilai mendesak agar penanganan di lapangan lebih responsif. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar mengharapkan dukungan berkelanjutan dari Kemensos RI.
Dukungan yang diharapkan mencakup enam sektor strategis. Pengelolaan pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.Pembentukan dan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB). Penyediaan, pengelolaan, serta pendistribusian logistik bencana.Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana). Penyaluran bantuan santunan duka bagi keluarga terdampak. Pemberian bantuan pemulihan ekonomi bagi keluarga korban bencana.
Menanggapi permohonan tersebut, Dirjen Linjamsos Kemensos RI, Prof. Agus Zainal Arifin, menekankan pentingnya peta rawan bencana sebagai acuan utama perencanaan pembangunan daerah yang berbasis zona aman (zona hijau).
Pihak Kemensos mengonfirmasi komitmennya untuk mendukung langkah Pemprov Sumbar sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk kesiapan untuk menindaklanjutinya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.(**)
Tinggalkan Balasan