JAKARTA,NUSATIME.ID— Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menggelar diskusi interaktif bersama jajaran pimpinan redaksi yang tergabung dalam Forum Pimred Multimedia Indonesia (FPRMI) di Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Diskusi bertajuk “Bicara Polisi, Publik, dan Media” tersebut menyoroti perluasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri, perilaku personel di lapangan, hingga upaya menjaga kepercayaan publik.
Acara dibuka dengan penyerahan buku Margono Djojohadikusumo, Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI karya Jimmy S. Harianto dan H.M.U. Kurniadi. Buku tersebut diserahkan langsung oleh H.M.U. Kurniadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat FPRMI, kepada Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
“Kita tidak akan menanyakan hal-hal yang terlalu berat,” gurau Kurniadi yang disambut gelak tawa para pimpinan redaksi yang hadir.
Ia memapar tidak membedah sejumlah isu sensitif yang tengah menjadi sorotan publik, mulai dari dinamika hubungan Polri dan Kejaksaan Agung, keterlibatan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga spekulasi pergantian Kapolri di akhir tahun.
Menanggapi dinamika tugas kepolisian, Irjen Pol. Isir menjelaskan bahwa perkembangan fungsi Polri merupakan konsekuensi logis dari perubahan regulasi yang menjadi dasar hukum.
“Tupoksi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah sangat jelas. Tidak ada aturan yang dilanggar,” tegas Isir.
Ia menambahkan, penugasan personel Polri di kementerian atau lembaga lain tetap mengacu pada tupoksi dan atas permintaan resmi dari instansi terkait.
Terkait persepsi publik mengenai perilaku anggota di lapangan, Isir menekankan pentingnya profesionalisme. Kualitas interaksi setiap personel di tengah masyarakat menjadi cermin utama wajah institusi kepolisian.
“Percayalah, masih banyak polisi baik di republik ini. Oknum yang tidak baik hanya segelintir, dan pimpinan berkomitmen tegas untuk menindak setiap pelanggaran,” ujarnya.
Diskusi turut mendalami relasi strategis antara Polri dan media massa. Meski memiliki peran dan fungsi berbeda, keduanya dinilai sama-sama berorientasi pada kepentingan publik. Isir menyadari adanya potensi perbedaan sudut pandang antara kepolisian, media, dan masyarakat dalam melihat suatu peristiwa. Namun, ia memandang pengawasan dari publik dan pers sebagai elemen krusial bagi pembenahan internal.
“Institusi Polri telah teruji memiliki sistem imun untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kontrol dari masyarakat dan media justru menjadi bagian penting dalam proses pembenahan tersebut,” tambah Isir.
Sejumlah tokoh pers nasional turut memberikan pandangan dalam diskusi ini, di antaranya Komisioner Dewan Pers periode 2025–2028 Yogi Hadi Ismanto, Ketua Umum PWI Pusat masa bakti 2023–2025 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 Hendry Ch Bangun, serta Komisioner Dewan Pers periode 2019–2022 Asep Setiawan.
Hadir pula wartawan senior sekaligus Pembina FPRMI Nurzaman, Ketua Forum Wartawan Kebangsaan Raja Pane, Koordinator Wartawan Kepolisian periode 2010–2020 Naek Pangaribuan, dan Dewan Penasihat FPRMI H.M.U. Kurniadi. (**)
Tinggalkan Balasan