SOLOK, NUSATIME.ID — Penanganan dampak bencana banjir bandang (galodo) di Kabupaten Solok diminta tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik bangunan instansi pemerintah. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah didesak menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama melalui normalisasi sungai dan mitigasi banjir jangka panjang.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, saat meninjau area terdampak banjir bandang di kawasan Kompleks Perkantoran Bupati Solok, Kamis (22/10/2026). Peninjauan itu juga dihadiri Sekdakab Solok, jajaran pimpinan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VIII, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Cipta Karya Sumatera Barat.
Zigo menilai penanganan pascabencana atas peristiwa yang terjadi pada 21 September 2026 lalu harus menyentuh akar masalah teknis lingkungan, mulai dari hulu hingga hilir.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah keselamatan masyarakat. Pelebaran sungai harus menjadi prioritas karena menyangkut keamanan warga secara luas, bukan sekadar infrastruktur perkantoran pemerintah,” ujar Zigo.
Ia mengusulkan perlunya pelebaran bantaran sungai sekitar 20 hingga 30 meter pada masing-masing sisi, yang diperkuat dengan pembangunan check dam, sabo dam, serta jalan inspeksi. Selain itu, BWS diminta melakukan kajian teknis menyeluruh dan mengevaluasi aktivitas penebangan liar (illegal logging) di kawasan hulu yang berpotensi memicu bencana susulan.
Bencana galodo sebulan lalu sempat melumpuhkan aktivitas pemerintahan Kabupaten Solok. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, menyampaikan bahwa aktivitas dinas baru kembali berjalan normal dalam dua pekan terakhir setelah pembersihan dan perbaikan darurat dilakukan.
Mengingat sebagian bangunan perkantoran berdiri di zona rentan bencana, Pemerintah Kabupaten Solok tengah mempertimbangkan opsi relokasi perkantoran ke lahan seluas enam hektare milik pemda.
Namun, rencana pemindahan tersebut membentur kendala teknis dan tata ruang. Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen tata ruang provinsi, lahan calon lokasi baru yang dipertimbangkan memiliki potensi risiko gempa bumi dan likuefaksi.
“Rencana lokasi baru masih membutuhkan kajian teknis mendalam. Selain faktor geologi, ketersediaan lahan juga perlu diperhitungkan secara matang,” jelas Maria.
Dari hasil inventarisasi Cipta Karya, dampak galodo menyebabkan kerusakan struktural berat pada sejumlah gedung, sementara gedung DPRD, Sekretariat Dewan, dan Dinas Pariwisata mengalami rusak sedang. Adapun kantor Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappelitbang, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan mengalami rusak ringan.
Menanggapi opsi pemindahan tersebut, Anggota DPRD Sumatera Barat, Yogi Pratama, mengingatkan Pemkab Solok agar tidak terburu-buru sebelum ada kajian keandalan tanah dan analisis kemampuan anggaran daerah.
“Proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memakan waktu panjang. Pemerintah daerah harus mengkaji alternatif lokasi lain yang terbebas dari ancaman likuefaksi demi kelayakan jangka panjang,” tegas Yogi.
Pemerintah Daerah ditargetkan sudah memiliki kepastian arah kebijakan—baik merenovasi kompleks saat ini dengan proteksi benteng sungai atau merealisasikan relokasi paling lambat pada Desember 2026. Zigo Rolanda menekankan, apa pun keputusan yang diambil terkait gedung pemerintahan, langkah penanganan risiko banjir bagi warga lokal tidak boleh tertunda. (**)
Tinggalkan Balasan