Kantin Sekolah Bakal Dilibatkan dalam Program MBG? DPR Beri Pandangan Berbeda

JAKARTA – Wacana melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan pro dan kontra. Skema baru tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menjangkau sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), namun di sisi lain dikhawatirkan memunculkan persoalan baru di tengah proses evaluasi tata kelola MBG yang masih berlangsung.

Wacana itu mengemuka setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan ruang kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji alternatif pelaksanaan MBG yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, salah satu alternatif yang tengah dipertimbangkan adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi bagi para siswa.

“Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Meski membuka peluang adanya skema baru, Agustina menegaskan Presiden meminta agar setiap alternatif dikaji secara komprehensif sebelum diputuskan.

“Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya,” ujarnya.

Setelah kajian selesai, hasilnya akan kembali disampaikan kepada Presiden sebelum diambil keputusan.

“Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan gitu,” ucapnya.

Disiapkan untuk Menjangkau Daerah 3T

Gagasan melibatkan kantin sekolah sebenarnya telah lebih dulu dipertimbangkan BGN sebagai solusi bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T yang memiliki jumlah siswa relatif sedikit.

Kepala BGN Nanik S. Deyang menilai pembangunan dapur MBG tidak selalu efektif untuk sekolah dengan jumlah murid terbatas.

“Ini masih kita lihat (skema kerja sama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur,” kata Nanik seusai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/5/2026).

Menurutnya, keberadaan kantin sekolah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penyedia makanan tanpa harus membangun dapur baru.

“Di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif, begitu,” katanya.

Gibran Dorong Kolaborasi dengan Gereja dan Kantin Sekolah

Dukungan terhadap skema tersebut juga datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

Menurut Gibran, Program MBG harus mampu menjangkau masyarakat di wilayah 3T.

“Perlu kita highlight di sini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini, di Asmat,” kata Gibran saat kunjungan kerja, Minggu (21/6/2026).

Dalam dialog dengan tokoh agama setempat, Gibran mengusulkan agar pelaksanaan MBG di wilayah terpencil melibatkan berbagai institusi yang telah memiliki jaringan pelayanan.

“Dan tadi dengan Romo sudah kita diskusikan bahwa di area ini mungkin ke depan lebih baik MBG itu bekerja sama dengan keuskupan, dengan gereja-gereja, dengan kantin-kantin sekolah,” tuturnya.

Ia berharap pola tersebut dapat memperluas jangkauan program sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran.

DPR Minta Jangan Tambah Masalah Baru

Di tengah wacana tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta BGN tidak terburu-buru membuka skema baru sebelum menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan MBG.

Menurutnya, pembentukan dapur baru di sekolah justru berpotensi memunculkan persoalan tambahan.

“Jangan lagi ditambah deh dengan sekolah-sekolah kan membuat dapur baru, dapur baru, itu enggak perlu ya. Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah,” ujar Irma dalam rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Ia menilai evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek fiskal, administrasi, sumber daya manusia hingga keberlanjutan operasional SPPG.

“Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan,” tegasnya.

Irma juga menyinggung banyaknya pengelola SPPG yang datang ke DPR untuk meminta kepastian mengenai keberlanjutan program.

“Jadi, bapak-bapak yang berkompeten hari ini mewakili BGN, Bapak Wakil Kepala BGN berdua, harusnya ya, evaluasi tata kelola itu berbanding lurus nih dengan rencana kerja ke depan, jadi enggak mandek. Jadi enggak banyak semua kawan-kawan yang memiliki SPPG teriak-teriak di ruangan ini meminta kepastian, karena berbanding lurus nih antara perbaikan dan jalan keluar yang akan diambil,” sambungnya.

Komisi X DPR Justru Mendukung

Pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.

Ia mengatakan, sejak awal Komisi X bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mendorong pelibatan kantin sekolah, khususnya untuk wilayah 3T.

“Kalau di Komisi X sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama di daerah-daerah yang 3T ya,” ujar Lalu di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kondisi geografis Indonesia membuat satu dapur MBG tidak selalu mampu melayani seluruh sekolah, terutama di daerah kepulauan.

“Karena tidak mungkin daerah 3T misalnya di Kepulauan Aru dapurnya di Ambon dan sebagainya, daerah-daerah kepulauan,” katanya.

Meski demikian, ia menyerahkan penyusunan skema teknis kepada BGN bersama Komisi IX DPR.

“Nah, ya silakan teman-teman di BGN merumuskan, tentunya dengan Komisi IX nanti mencari formula yang terbaik, manajemen yang paling pas, dan tata kelola yang paling bagus saat ini setelah melihat kejadian-kejadian yang sungguh kita semua sangat kaget,” ujarnya.

Lalu menegaskan Komisi X tetap mendukung keberlanjutan Program MBG karena dinilai memberikan manfaat bagi peningkatan gizi dan kualitas belajar peserta didik.

“Kami di Komisi X pada prinsipnya setuju-setuju saja, tetapi lagi-lagi bahwa BGN ini merupakan mitra dari Komisi IX,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar tata kelola program terus diperbaiki apabila pelibatan kantin sekolah benar-benar diterapkan.

“Tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki. Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat,” pungkasnya. (fix)