Prabowo Sentil Kebocoran Kekayaan Negara: Ribuan Triliun Menguap, Tapi MBG yang Dipersoalkan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari 110 persoalan nasional dalam kurun 18 bulan masa pemerintahannya. Meski menyebut capaian itu sebagai prestasi besar, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar tidak larut dalam sikap berpuas diri.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

“Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita, ini prestasi yang bukan kecil. Kita rendah hati, kita tidak mau menepuk dada, kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong, itu watak bangsa kita,” kata Prabowo.

Meski demikian, ia menilai prestasi pemerintah tidak boleh diabaikan begitu saja.

“Tapi kalau kita berprestasi kita akui bahwa kita berprestasi, tidak ada bangsa lain yang menghormati kita kalau kita tidak menghargai bangsa kita sendiri,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah adalah menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, bukan menghindarinya. Karena itu, seluruh menteri diminta tetap fokus menghadapi tantangan yang masih ada.

“Kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah, jadi kita tidak boleh takut dengan masalah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, kita tidak boleh takut dengan kekurangan. Kita paham seluruh bangsa paham, bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem, kita paham semua masalah kita paham,” ujarnya.

Prabowo Akui Persoalan Negara Lebih Besar dari Perkiraan

Dalam arahannya, Prabowo mengaku baru menyadari besarnya persoalan yang dihadapi Indonesia setelah resmi menjabat sebagai presiden.

Ia menyoroti adanya kebocoran kekayaan negara yang disebut berlangsung selama bertahun-tahun melalui berbagai praktik ilegal dalam perdagangan internasional.

“Saya sendiri tidak menduga, sesungguhnya beberapa masalah sangat di luar perkiraan kita. Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, praktik-praktik penyeludupan, hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak adil bagi bangsa kita,” ujarnya.

Menurut Prabowo, data tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan bersumber dari berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia mencontohkan Indonesia yang merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia justru pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.

“Ini bukan data kita, ini data lembaga internasional, ini data dari PBB. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti di dalam negeri dan luar negeri. Semua tahu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng, sesuatu yang tidak masuk di akal,” katanya.

Prabowo menilai kebocoran kekayaan negara tidak boleh terus dibiarkan karena akan berdampak serius terhadap masa depan Indonesia.

“Kita dihadapkan dengan masalah yang sangat besar, masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dollar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” ujarnya.

Minta Kabinet Bangga dengan Prestasi, Tapi Jangan Sombong

Di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo mengingatkan bahwa mengakui keberhasilan bukan berarti bersikap arogan.

“Kita rendah hati, tidak mau menepuk dada, kita tidak mau dan tidak boleh besar kepala dan sombong. Itu watak kita sebenarnya. Watak bangsa kita. Ojo dumeh.”

Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk tetap percaya diri atas hasil kerja yang telah dicapai.

“Kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada orang lain yang menghormati bangsa kita kalau kita tidak menghormati bangsa sendiri,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia sekaligus lumbung pangan global.

“Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu. Saya tidak tahu di zaman siapa nanti, tapi saya percaya itu,” katanya.

Meski optimistis, Prabowo mengakui pemerintah masih harus terus melakukan pembenahan, termasuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan menyederhanakan regulasi.

“Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak,” ujarnya.

Prabowo juga menanggapi kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut sebagian pihak sebagai pemborosan anggaran negara.

Menurutnya, kritik tersebut tidak sebanding dengan perhatian terhadap kebocoran kekayaan negara yang berlangsung selama puluhan tahun.

“Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 30-an tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi,” ucapnya.

Ia menegaskan MBG merupakan program untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama yang mengalami stunting.

“Jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau collapse,” katanya.

Kopdes Merah Putih Dinilai Pangkas Rantai Distribusi

Selain MBG, Prabowo juga menyinggung perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Ia mengakui program tersebut masih memiliki sejumlah kekurangan karena baru berjalan sekitar satu setengah bulan.

“Tentunya baru 1,5 bulan beroperasi banyak kekurangan. Ada yang belum listriknya belum baik, ada yang airnya belum baik, ada yang belum dapat internet, dan sebagainya,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo optimistis Kopdes akan memangkas rantai distribusi hasil pertanian sehingga petani memperoleh keuntungan lebih besar.

Menurutnya, selama ini hasil panen petani harus melewati banyak mata rantai perdagangan sebelum sampai ke konsumen.

“Kalau kita lihat selama ini, petani jual ke pedagang pengumpul, pedagang pengumpul ke distributor, distributor ke subdistributor, subdistributor ke pedagang grosir, pedagang grosir ke pedagang retail. Satu, dua, tiga, empat, lima pihak baru ke konsumen,” katanya.

Prabowo menyebut melalui Koperasi Desa Merah Putih, margin distribusi dapat ditekan menjadi sekitar 5 hingga 10 persen sehingga manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati petani dan masyarakat.

“Dengan Koperasi Merah Putih, KDMP, marginnya kurang lebih 5 sampai 10 persen. Saya kira koperasi ambil 5 persen sudah cukup. Berarti sisanya bisa dinikmati petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan keberadaan gudang dan fasilitas penyimpanan di koperasi akan membantu petani menyimpan hasil panen serta mencegah kelangkaan barang di masa mendatang.

“Pertama kali dalam sejarah. Kita sekarang tidak bisa kita di-blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada tim menimbun barang di saat kritis. Mau Idulfitri, barang langka. Mau tahun baru, barang langka,” tutup Prabowo. (fix)