- Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pengurangan anggaran sektor pertahanan dan kepolisian demi mempercepat pengentasan kemiskinan, dengan menegaskan bahwa masyarakat yang sejahtera merupakan benteng pertahanan terbaik negara.
- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendukung efisiensi anggaran tersebut demi kesejahteraan rakyat, namun mengingatkan agar pemotongan dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu kesiapan operasional militer.
- Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran berisiko mengganggu operasional TNI di tengah usulan tambahan anggaran pertahanan dan kepolisian yang diajukan untuk tahun 2027.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan melakukan pengurangan anggaran sektor pertahanan dan kepolisian sebagai bagian dari upaya mempercepat penghapusan kemiskinan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan efisiensi anggaran menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
“Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut langsung disambut respons jajaran TNI dan Polri yang hadir, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Prabowo bahkan sempat menanyakan langsung kesiapan prajurit dan anggota Polri apabila anggaran institusi mereka dikurangi.
“Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas,” ucapnya.
Pertahanan Terbaik Adalah Rakyat Sejahtera
Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa kekuatan pertahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran militer maupun kepolisian, tetapi juga bergantung pada kondisi rakyat.
Menurutnya, masyarakat yang sehat, kuat, dan sejahtera merupakan benteng pertahanan terbaik bagi Indonesia.
“Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” ujarnya.
Prabowo mengatakan langkah efisiensi tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045–2050. Ia menilai generasi muda harus dipersiapkan sejak sekarang agar mampu membawa Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di dunia.
“Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun, yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun, dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia?” katanya.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam membantu masyarakat melalui pembangunan jembatan, penyediaan titik air bersih, hingga berbagai program kemanusiaan lainnya.
“Hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga, berapa ribu titik air. Kita atasi, kesulitan rakyat kita atasi,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan institusi milik rakyat yang harus selalu hadir membantu masyarakat.
“Ini Indonesia, TNI, Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI, Polri harus mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya.
DPR: Efisiensi Penting, Tapi Jangan Ganggu Kesiapan Pertahanan
Pernyataan Presiden mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan penegasan bahwa pengelolaan APBN harus selalu berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Dave, Sabtu (18/7/2026).
Dave menilai efisiensi anggaran memang diperlukan agar setiap belanja negara memberikan manfaat yang optimal, termasuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
“Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara,” ujarnya.
Namun, sebagai mitra kerja Kementerian Pertahanan dan TNI, Dave mengingatkan bahwa apabila terjadi pemangkasan anggaran pertahanan, kebijakan tersebut harus dilakukan secara terukur dengan perencanaan yang matang.
Menurut politikus Partai Golkar itu, sektor pertahanan memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan kepentingan strategis bangsa dalam jangka panjang.
“Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional,” katanya.
Ia menegaskan Komisi I DPR akan menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran secara konstruktif agar keseimbangan antara penguatan pertahanan dan agenda pembangunan nasional tetap terjaga.
“Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar Dave.
PDI-P: Operasional TNI Bisa Terganggu
Pandangan berbeda disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Purnawirawan jenderal TNI itu menilai pengurangan anggaran pertahanan berpotensi memengaruhi operasional TNI.
Menurutnya, apabila efisiensi dilakukan, maka TNI harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program yang telah direncanakan.
“Sehingga harus dilakukan, ya, penyesuaian. Anggaran mana yang tidak dilanjutkan atau dihentikan, gitu,” ucap Hasanuddin.
Ia menjelaskan, TNI telah mengajukan tambahan anggaran tahun 2027 sehingga total kebutuhan mencapai Rp334 triliun. Meski demikian, ia mengakui usulan tersebut berpotensi tidak sepenuhnya disetujui pemerintah.
“Jadi, bisa jadi, ya, untuk tahun yang akan datang dikurangi, gitu, dalam artian, pengajuan tambahannya tidak diberikan, gitu kira-kira,” katanya.
Hasanuddin menambahkan, keputusan mengenai usulan tambahan anggaran tersebut baru akan diketahui setelah Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD yang akan dihadiri Presiden Prabowo pada Agustus mendatang.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan memperoleh pagu indikatif anggaran 2027 sebesar Rp139 triliun dan mengusulkan tambahan Rp195 triliun sehingga total kebutuhan menjadi Rp334 triliun.
Sementara itu, Polri juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun setelah pagu indikatif tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp118 triliun. Tambahan anggaran tersebut diajukan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, pengadaan kendaraan listrik pelayanan masyarakat, persiapan pengamanan Pemilu 2029, pemeliharaan sarana dan prasarana, operasi kepolisian, penanggulangan bencana, hingga pengamanan kegiatan nasional dan internasional. (fix)
Tinggalkan Balasan