PADANG, NUSATIME.ID— Ancaman kanker serviks pada perempuan di Sumatera Barat membutuhkan penanganan konkret melalui deteksi dini dan imunisasi massal. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mencatat, sebanyak 129 perempuan terdeteksi positif HPV DNA dari 8.779 perempuan berusia 30–69 tahun yang menjalani pemeriksaan.
Rendahnya kesadaran pemeriksaan berkala membuat sebagian besar kasus kanker serviks di Indonesia baru terdiagnosis pada stadium lanjut. Padahal, data Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) menunjukkan kanker serviks menduduki peringkat kedua kanker paling mematikan pada perempuan di Indonesia, dengan estimasi 36.964 kasus baru dan 20.708 kematian per tahun.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa pola penanganan kesehatan harus bergeser dari pengobatan ke arah pencegahan (preventif). Menurutnya, penguatan imunisasi Human Papillomavirus (HPV) dan edukasi sejak dini menjadi kunci menekan risiko kematian akibat kanker serviks di Sumbar.
“Pencegahan jauh lebih efektif ketimbang mengobati. Kesadaran menjaga kesehatan ini harus dibangun secara konsisten, mulai dari lingkungan keluarga hingga intervensi program kesehatan di sekolah,” ujar Arry saat penajaman program vaksinasi HPV di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (15/10/2026).
Saat ini, program imunisasi HPV nasional difokuskan pada anak perempuan kelas 5 sekolah dasar (usia sekitar 11 tahun) untuk memberikan perlindungan imun sebelum terpapar risiko. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif orang tua, pihak sekolah, dan tenaga kesehatan.
Selain imunisasi pada usia sekolah, partisipasi perempuan dewasa dalam menjalani skrining berkala, seperti tes HPV DNA atau Pap smear, juga perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumbar, Arymbi Arry, menyebut keberadaan organisasi perempuan sangat strategis untuk mengikis stigma dan memotong rantai misinformasi seputar kesehatan reproduksi.
Ia menekankan, penguatan edukasi tidak boleh berhenti pada tataran sosialisasi formal semata, melainkan harus menjadi gerakan sosial hingga ke akar rumput.
“Banyak perempuan terlambat berobat karena minim informasi dan takut melakukan pemeriksaan. Gerakan edukasi ini harus menjangkau tingkat keluarga agar tidak ada lagi kasus yang baru ditemukan saat sudah stadium lanjut,” kata Arymbi.
Melalui perluasan jangkauan vaksinasi HPV dan deteksi dini secara masif, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama jaringan organisasi perempuan menargetkan penurunan signifikan angka infeksi HPV pada generasi muda dan perempuan di Sumatera Barat. (**)
Tinggalkan Balasan