PADANG, NUSATIME.ID — Pemerintah Kota Padang menargetkan percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan drainase pascabencana di Kecamatan Pauh. Pembenahan difokuskan pada penguatan konstruksi tahan bencana serta pembukaan aksesibilitas vital masyarakat di kawasan rawan longsor dan banjir.
Fokus utama pengerjaan saat ini menyasar koridor Jalan Lingkar Limau Manis menuju Kampus Universitas Andalas (Unand). Proyek sepanjang 4 kilometer dengan alokasi anggaran sebesar Rp8 miliar tersebut telah mencatatkan progres fisik 54 persen hingga akhir Oktober 2026.
Selain perkerasan badan jalan dengan betonisasi, proyek di jalur ini mengutamakan pembangunan dinding penahan tanah (turap) untuk meminimalisasi risiko tanah longsor.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, menjelaskan bahwa pembenahan koridor Limau Manis bertujuan mengurai titik kemacetan sekaligus membuka jalur evakuasi dan akses medis.
“Jalan ini merupakan akses alternatif strategis. Penanganan ini juga menanggapi permintaan pihak Universitas Andalas guna mempermudah mobilitas masyarakat dan civitas akademika menuju Rumah Sakit Unand,” kata Malvi di sela-sela peninjauan lapangan bersama Wali Kota Fadly Amran dan Anggota DPRD Padang Rafdi, Jumat (30/10/2026).
Selain koridor Limau Manis, perbaikan fisik infrastruktur di Kecamatan Pauh terbagi dalam tiga paket pengerjaan utama.
Penanganan jalan sepanjang 1,8 kilometer, meliputi perbaikan akses menuju jembatan (600 meter), pembenahan oprit jembatan, pembangunan turap tebing, dan perbaikan jalan lingkungan (120 meter).
Betonisasi jalan sepanjang 850 meter untuk membuka akses transportasi utama bagi warga penyintas bencana yang menempati lokasi Huntap.
Pembangunan dan normalisasi saluran air di dua sisi jalan sepanjang 1,2 kilometer. Langkah ini dilakukan setelah drainase lama rusak tergerus air dan tertimbun material bangunan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menginstruksikan Dinas PUPR untuk memacu ketepatan waktu pengerjaan tanpa mengabaikan spesifikasi mutu mutu konstruksi, mengingat curah hujan yang masih tinggi di wilayah setempat.
Fadly menambahkan, pendekatan rekonstruksi pascabencana di Padang kini mewajibkan penerapan prinsip Pengurangan Risiko Bencana (PRB) terpadu. Menurutnya, pembenahan fisik tidak akan efektif tanpa adanya koordinasi lintas wilayah dan instansi.
“Penanganan mitigasi tidak bisa parsial. Pengendalian banjir dan longsor di kawasan hilir membutuhkan integrasi program bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat,” tegasnya. (**)
Tinggalkan Balasan