JAKARTA, NUSATIME.ID — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan perombakan (reshuffle) besar pada Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun masa pemerintahannya. FWK mengingatkan bahwa perombakan kabinet ini harus berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah serta pemenuhan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Asta Cita.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Kebangsaan yang diselenggarakan FWK di Jakarta, Kamis (1/10/2026). Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah wartawan senior, di antaranya Hendry Ch Bangun, M. Nasir, Yesayas Oktovianus, dan Dr. Budi Nugraha.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2021, Hendry Ch Bangun, menyoroti realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat di tengah dinamika politik ini. Menurutnya, perombakan struktur kabinet tidak akan memberi makna mendalam jika tidak berimbas pada perbaikan ekonomi pokok.
“Sebagian besar masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga, tidak terlalu menyoal ada atau tidaknya reshuffle. Fokus utama mereka saat ini adalah tekanan ekonomi akibat penurunan daya beli dan lonjakan harga bahan pokok,” kata Hendry.
FWK memberikan perhatian khusus pada perombakan di sektor kepolisian, diplomasi, dan kelembagaan. Pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Kapolri baru diharapkan mampu membawa perbaikan signifikan pada institusi Polri.
Langkah ini diharapkan tidak sebatas pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum peningkatan profesionalisme, penguatan kepercayaan publik, serta optimalisasi pelayanan masyarakat melalui komitmen program Polisi Bersama Masyarakat.
Selain kepolisian, FWK menyambut positif penunjukan diplomat karier Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan pejabat sebelumnya. Arrmanatha, yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri serta Duta Besar RI untuk PBB (2021–2024) dan Prancis (2019–2021), dinilai memiliki rekam jejak yang matang di bidang diplomasi internasional.
Suyudi Ario Seto dan Arrmanatha Nasir merupakan bagian dari 18 pejabat negara yang dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut mencakup tiga Menteri Koordinator, dua Menteri, satu Wakil Menteri Koordinator, empat Wakil Menteri, serta sejumlah kepala lembaga setingkat menteri.
Di antara pejabat yang dilantik yakni Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Komjen Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), dan Jenderal M. Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa.
Mengenai maraknya perwira tinggi Polri yang mengisi jabatan sipil di pemerintahan, FWK memberikan catatan kritis. Wartawan senior Yesayas Oktovianus menyinggung latar belakang penunjukan M. Fadil Imran yang juga menjabat di induk organisasi bulutangkis nasional. Menurutnya, jika capaian olahraga menjadi salah satu tolok ukur apresiasi kepemimpinan, evaluasi kontribusi sektor terkait secara menyeluruh juga perlu diperhatikan secara proporsional.
Di sisi lain, wartawan senior M. Nasir dan Budi Nugraha mengingatkan beratnya tantangan yang menanti para pejabat baru. Kabinet dituntut mampu menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak geopolitik global, seperti potensi kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.
FWK turut mempertanyakan efektivitas pembentukan kementerian dan lembaga baru, seperti Kementerian Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), agar tidak bertentangan dengan komitmen efisiensi anggaran yang sering digaungkan presiden.
Menutup diskusi, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, berharap penunjukan dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luky Afirman dan Nurkolisoh Ibnu Aman, dapat memperkuat pengawalan APBN 2026 dan pembahasan APBN 2027.
“Fokus utama kebijakan fiskal ke depan harus berorientasi pada perlindungan sosial dan peningkatkan daya beli masyarakat agar tetap berdaya menghadapi guncangan ekonomi global,” tegas Herry. (**)
Tinggalkan Balasan