PADANG, MUSATIME.ID— Forum Komunikasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Langkah ini diambil guna mendesak penyesuaian jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat Tahun 2026.
Berdasarkan dokumen resmi bertanggal 12 September 2026, Forum KONI se-Sumbar mengusulkan agar ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut diundur.
Jadwal semula yang direncanakan pada 2–14 Oktober 2026 diusulkan bergeser menjadi tanggal 10–22 November 2026.
Sikap tegas tersebut lahir dari serangkaian konsolidasi, mulai dari pertemuan para Ketua KONI Kabupaten/Kota di Lumino Cafe and Resto (4/9), rapat di Kantor KONI Provinsi Sumbar (7/9), diskusi virtual melalui Zoom Meeting, hingga gema keputusan bersama dalam Chef de Mission (CDM) I Porprov XVI pada 12 September 2026 di Hotel Basko, Padang.
Forum KONI menegaskan bahwa usulan penundaan selama satu bulan ini bukan bentuk upaya menghambat atau menyurutkan semangat kompetisi. Sebaliknya, hal ini menjadi solusi realistis atas kondisi objektif yang dihadapi daerah.
“Penyesuaian waktu diharapkan menjadi solusi bersama agar pelaksanaan Porprov dapat berlangsung lebih siap, tertib, sukses, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” bunyi petikan surat permohonan tersebut.
Sejumlah faktor teknis dan administratif menjadi alasan utama desakan ini, diantaranya, tahapan normatif penganggaran dan pencairan dana hibah ke KONI daerah dinilai mendesak jika ajang dipaksakan buka pada awal Oktober.
Atlet dan perwakilan daerah membutuhkan ruang administrasi yang tuntas agar tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari. Menjamin kesiapan fasilitas lomba serta mekanisme laporan keuangan APBD yang transparan.
Mengingat DPRD memiliki fungsi anggaran, pengawasan, dan representasi masyarakat, Forum KONI menilai keterlibatan legislatif sangat krusial untuk mengurai kebuntuan ini.
Lewat audiensi yang diajukan, para pengurus KONI daerah ingin memaparkan kendala riil di lapangan serta dampak risiko jika Porprov dipaksakan berjalan sesuai jadwal lama.
“Kami meyakini bahwa penyesuaian waktu bukanlah bentuk kegagalan, tetapi dapat menjadi langkah bijak demi memastikan kesiapan seluruh pihak,” tegas forum tersebut.
Surat permohonan audiensi ini ditandatangani oleh deretan Ketua KONI Kabupaten/Kota se-Sumbar, seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Solok, Sawahlunto, Pariaman, Payakumbuh, Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Solok, Solok Selatan, hingga Pesisir Selatan, serta ditembuskan langsung kepada Gubernur Sumatera Barat dan para Bupati/Wali Kota se-Sumatera Barat. (**)
Tinggalkan Balasan