SAWAHLUNTO, NUSATIME.ID — Rantai birokrasi pencairan dana hibah yang memakan waktu jauh lebih panjang dari perkiraan semula mengancam keikutsertaan Kota Sawahlunto dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) setempat sepakat mengusulkan penundaan pelaksanaan Porprov demi menjaga keselamatan tata kelola keuangan daerah.
Ketua KONI Kota Sawahlunto, H. Jhon Reflita, menegaskan bahwa kesiapan fisik dan mental para atlet yang sudah berada di performa puncak tidak boleh dikorbankan oleh godaan memintas regulasi anggaran yang berisiko menyeret pengurus ke ranah hukum.
“Secara teknis dan fisik, Sawahlunto sebenarnya paling siap bertanding. Namun, persoalan anggaran menjadi titik balik karena kami tidak bisa membelanjakan perlengkapan kontingen dan peralatan tanding tanpa kepastian dana. Risiko jeratan hukum di kemudian hari harus jadi pertimbangan krusial. Jika anggaran APBD Perubahan belum bisa dicairkan pada 21 September 2026, Kota Sawahlunto tidak akan ikut Porprov XVI Sumbar,” tegas Jhon Reflita di Sawahlunto, Senin (14/9/2026).
Pernyataan senada disampaikan Pemerintah Kota Sawahlunto. Dikonfirmasi pada hari yang sama, Kepala Disparpora Kota Sawahlunto, Meldi Hidayah Marta, merinci ketatnya alur administrasi APBD Perubahan (APBD-P) yang berisiko memicu pelanggaran prosedur jika dipaksakan berjalan tanpa kepatuhan hukum.
“Kesiapan pelaksanaan Porprov XVI Sumbar di Kota Sawahlunto bergantung pada dana hibah KONI di APBD Perubahan yang disepakati 31 Agustus lalu. Setelah berkas diantarkan ke provinsi pada 3 September, evaluasi dilakukan berjenjang mulai dari BPKAD Provinsi, Kemendagri, hingga kembali ke provinsi dan baru dijadwalkan sampai ke Sawahlunto pada 24 September. Tahapan ini masih harus dibahas lagi bersama DPRD dan Gubernur hingga keluar nomor register. Baru setelah itu diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) agar dana bisa ditransfer ke KONI dan dipakai,” jelas Meldi.
Melihat rumitnya alur verifikasi yang berpotensi melampaui jadwal pembukaan ajang olahraga terbesar se-Sumbar tersebut, KONI Sawahlunto mengusulkan agar perhelatan Porprov XVI digeser ke minggu kedua November 2026. Langkah ini juga memperkuat desakan sejumlah kabupaten/kota lain yang menghadapi kendala administratif serupa.
Penggeseran jadwal ke November 2026 dinilai memberi ruang napas bagi seluruh pihak untuk menyelesaikan tahapan administrasi secara transparan dan akuntabel.
Keselamatan dan kepatuhan hukum tata kelola keuangan daerah harus berada di atas dinamika jadwal pesta olahraga, sehingga gemerlap prestasi Porprov XVI Sumbar tidak menyisakan jejak persoalan hukum di masa depan. (**)
Tinggalkan Balasan