PAINAN, NUSATIME.ID — Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan bergulir pada awal Oktober mendatang mendapat perhatian khusus dari daerah peserta. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) berharap pihak terkait mau mempertimbangkan penundaan pelaksanaan helat olahraga terbesar se-Sumbar tersebut demi menjamin kelancaran administrasi dan tata kelola keuangan daerah.
Usulan penundaan ini bukan dipicu oleh ketidaksiapan kontingen, melainkan akibat mepetnya jeda waktu antara pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) 2026 dengan waktu pelaksanaan kejuaraan. Kondisi ini dinilai sangat berisiko memicu kendala administratif dan hukum di kemudian hari, khususnya terkait prosedur pencairan serta pertanggungjawaban dana hibah daerah.
Secara teknis, Pesisir Selatan telah memantapkan persiapan untuk turun gelanggang. Ratusan atlet terbaik telah disiapkan dan masuk dalam skema pemusatan latihan, didukung alokasi dana yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
Ketua KONI Pessel, M. Adli, menegaskan bahwa seluruh kontingen Pessel pada dasarnya siap bertanding dan membawa nama baik daerah, namun faktor kepatuhan regulasi pencairan anggaran tidak bisa diabaikan.
“Secara teknis dan fisik, ratusan atlet kami sudah sangat siap untuk berlaga. Data kontingen sudah terkunci rapat di bank data kami, dan pemerintah daerah pun sudah menyiapkan alokasi dananya. Namun, permasalahan utamanya ada pada sinkronisasi waktu. Pengesahan APBD-P yang sangat berdekatan dengan jadwal Porprov membuat proses pencairan anggaran terancam membentur aturan administrasi,” ujar M. Adli yang dihubungi via ponselnya, Senin (14/9/26).
Ia menambahkan, jika dipaksakan bertanding dalam kondisi pergerakan anggaran yang serba terburu-buru, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola keuangan di kemudian hari bagi pengurus maupun pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin semangat olahraga ini justru meninggalkan kendala hukum atau administratif di kemudian hari. Oleh karena itu, kami berharap pihak penyelenggara dan stakeholder terkait dapat menyikapi situasi ini secara bijak dengan menggeser jadwal pelaksanaan, agar daerah memiliki ruang gerak yang aman secara legalitas pencairan dana dan atlet bisa berlaga dengan fokus penuh,” pungkasnya.
Penundaan jadwal ke bulan November atau Desember 2026 dinilai menjadi solusi paling rasional agar seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat memberangkatkan atletnya secara maksimal, aman, dan akuntabel. (**)
Tinggalkan Balasan