SAWAHLUNTO, NUSATIME.ID —Kota Sawahlunto terancam batal memboyong kontingennya ke arena Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat. Kepastian keterlibatan kota berjuluk Kota Arang ini berada di ujung tanduk lantaran belum pastinya pencairan dana APBD Perubahan (APBD-P) hingga tenggat waktu kritis, sementara ajang multieven terbesar di Ranah Minang tersebut dipastikan tetap digelar pada Oktober mendatang.
Sikap tegas itu disampaikan langsung oleh Ketua KONI Kota Sawahlunto, H. Jhon Reflita, di hadapan jajaran pengurus Cabang Olahraga (Cabor) dalam rapat koordinasi mendesak di Sekretariat KONI Sawahlunto, Rabu (16/9/2026).
Jhon menegaskan, jika dana APBD-P untuk akomodasi dan operasional kontingen Porprov tidak kunjung masuk ke kas organisasi hingga 21 September mendatang, Sawahlunto dipastikan akan menarik diri dari perhelatan multieven olahraga terbesar di Ranah Minang tersebut.
Langkah pahit ini diambil demi menghindari implikasi hukum di kemudian hari. Mengingat mepetnya jadwal pelaksanaan Porprov yang dirancang pada Oktober, memaksakan keberangkatan tanpa kepastian dana hibah yang sah berisiko melanggar regulasi tata kelola keuangan negara.
“Bukan kita tidak mau bertanding, tetapi ada risiko hukum besar yang harus dihadapi jika memaksakan diri berangkat dengan ‘mengakal-akali’ penggunaan dana APBD Perubahan. Saya tentu sangat mengapresiasi seluruh cabor yang telah bekerja keras membina dan menyiapkan atletnya. Namun dengan kondisi riil saat ini, saya tidak sanggup. Porprov usai, saya bisa masuk penjara,” ujar Jhon dengan nada lugas.
Ia juga mengungkapkan bahwa desakan penundaan sebenarnya sudah dilayangkan secara kolektif. KONI Sawahlunto bersama 14 KONI kabupaten/kota lainnya di Sumbar telah resmi meminta KONI Sumatera Barat untuk menggeser jadwal pelaksanaan Porprov dari Oktober ke November 2026.
Pergeseran ini dinilai menjadi solusi paling rasional agar seluruh daerah memiliki waktu mencairkan anggaran APBD-P secara legal. Namun, hingga kini permohonan mayoritas daerah tersebut belum diakomodasi oleh KONI Sumbar.
Pernyataan lugas sang Ketua KONI tidak bertepuk sebelah tangan. Jajaran pengurus cabor se-Kota Sawahlunto yang hadir dalam rapat tersebut merespons dengan dukungan solid. Mereka menyadari betul bahwa keselamatan hukum pimpinan dan kejelasan hak-hak para atlet jauh lebih utama ketimbang memaksakan keikutsertaan secara spekulatif.
Sebagai bentuk solidaritas dan komitmen bersama, para pengurus cabor langsung menyusun dan menandatangani surat pernyataan sikap bersama. Mereka sepakat berdiri di belakang Ketua KONI dan menolak diberangkatkan apabila penganggaran belum menemui kejelasan hukum yang aman.
Dukungan bulat dari internal cabor ini makin mempertegas bahwa Sawahlunto tidak akan mengorbankan integritas tata kelola keuangan daerah demi mengejar medali di panggung Porprov Sumbar. Kini, bola panas berada di tangan KONI Sumbar dan pihak terkait untuk menentukan nasib kepesertaan daerah-daerah sebelum tenggat 21 September berakhir. (**)
Tinggalkan Balasan